JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo mengatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dinilai tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Padahal, proyek tahunan ini sudah menyedot anggaran APBN hingga Rp 500 miliar.

Menurut Sulistiyo, UN bukan saja gagal dalam meningkatkan mutu, tetapi juga telah menimbulkan dampak buruk dan menanamkan nilai-nilai koruptif pada murid. “Pemerintah seharusnya memperbaiki system evaluasi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mutu lulusan,” terang Sulistiyo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (29/12).

Meski begitu, Sulistiyo mengungkapkan bahwa sistem evaluasi pendidikan tetap harus ada, walaupun berbentuk UN. Hanya saja, lanjut Sulistiyo, sangat disayangkan ketika pemerintah menggunakan standar kelulusan yang sama dan berlaku di semua daerah. Padahal, kualitas mutu pendidikan di daerah belum tentu sama dengan mutu pendidikan di daerah yang lebih maju.

“Oke lah jika UN memang harus ada. Tapi kalau menggunakan standar yang sama, itu berat dan kasihan dengan sekolah-sekolah yang minim. Apalagi masih banyak guru yang ala kadarnya. Itu tidak mungkin harus bersaing dengan sekolah yang lebih maju,” paparnya.

Dengan kondisi demikian, akhirnya mengakibatkan banyak sekolah yang harus menggenjot nilai untuk bisa meluluskan murid-muridnya. “Akhirnya apa? Cara guru dalam memberikan nilai muridnya pasti banyak yang tidak benar. Ini wajar, karena dirasakan tidak adil jika sekolah di daerah yang minim harus mengikuti standar nasional,” tandasnya. (cha/jpnn)

Request artikel boleh kirim via emai atau komentar.

Semoga Bermanfaat :)

Komentar kamu sangat berharga bagi kami

Just share, Berbagi :)

Sumber